Sejarah Sosial politik Indonesia

MAKALAH
 SEJARAH POLITIK INDONESIA
“SEJARAH POLITIK REZIM SOEHARTO”



Di Susun Oleh
Bonaventura Dedy Agung Saputra    (11417141022)
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012


BAB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.




BAB 2
PEMBAHASAN

A.Ulasan

Pada bulan September 1991, Indonesia terpilih sebagai Presiden Gerakan Non-Blok dan  tahun berikutnya diadakan konferensi puncak di Jakarta. Pada tahun yang sama, Soeharto pergi ke makkah. Setelah itu dia menyandang nama Haji Muhammad Soeharto. Dia menceri dukungan para pengusaha pribumi terkemuka, yang biasanya menunjukkan rasa identitas keislaman yang kuat. Soeharto menghimbau para cukong dan perusahaan besar untuk memberikan saham kepada pengusaha pribumi. Usaha-usaha ini tidak memiliki dampak luas dan mungkin hanya bisa semakin menyadarkan betapa besar peranan cukong dan semakin membuat orang Indonesia beretnis Cina menjadi sasaran kritik utama.

Soeharto juga mempunyai anak didik yang bernama Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie yang nantinya menjadi presiden Indonesia ketika dipenghujung dekade. Habibie lahir di Sulawesi dan berdarah campuran Jawa Bugis. Habibie tampil menonjol di sekolah. Dia digambarkan sebagai jenius oleh para pengagumnya.

Habibie merupakan kombinasi unik dari latar belakang sipil, kecerdasan akademis kesalehan islami dan kedekatan kepada Soeharto yang membuatnya sebagai kunci menuju masa depan bagi banyak kaum intelektual-kelas-menengah Islam.

Atas kecerdasannya, Habibie ditunjuk menjadi ketua ICMI. Yang mengubah konteks politik dan religius di Indonesia. ICMI merupakan lambang rekonsiliasi antara negara dan Islam Medornis yang tidak terbayangkan sebelumnya. Namun, terjadi perdebatan panjang tentang siapa yang mengooptasi siapa dengan dibentuknya ICMI.

Pada bulan Agustus 1992, ICMI memiliki 11.000 anggota dan bertambah menjadi 40.000 tujuh bulan kemudian. Namun, Abdurrahman Wahid menolak bergabung dan dengan konsisten mencela ICMI sebagai organisasi elitis sektarian yang bisa mengancam Indonesia yang Pluralis.

Meningkatnya rasa keislaman didorong antara lain oleh korupsi elit dan pemameran kekayaan perang-perangan yang dimungkinkan oleh korupsi itu. Korupsi rezim sudah begitu menggurita dan menjadi rahasia umum didalam dan luar negeri. Semua anak Soeharto menumpuk kekayaan : putrinya Siti Hardiyanti Rukmana, Siti Hediyadi Hariyadi, dan Siti Endang Adiningsih, serta putranya Sigit Haryoyudanto, Bambang Triatmojo, dan Hutomo Mandala Putra. Mereka menjalankan perusahaan pengumpul uang berskala besar. Perusahaan Hutomo diperkirakan mengumpulkan pendapatan lebih dari US$ 500 juta. Anak-anak Soeharto menikmati transakasi istimewa dalam jalan tol impor komoditas strategis, eksplorasi sumber daya alam, dan dalam banyak bidang lain. Bebepara cukong yang dulu mendapatkan kekayaan kotor hasil kerjasama dengan Soeharto kini dengan sukses mengubah bisnisnya menjadi bisnis yang legal.

Kekayaan berlebih keluarga Soeharto, para kroni dan cukong, jelas melukai rakyat jelata Indonesia dan usahawan pribumi, sehingga memicu respon bersentimen agama.

Hal yang lebih signifikan lagi adalah berdirinyaBank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang dijalankan berdasarkann prinsip-prinsip Islam, ddengan tidak memberlakukan bunga dan beroperasi dengan orrtodoks bagi-hasil dan bagi-rugi. ICMI mendukung inisiatif ini dan Soeharto membantu dengan uang dari salah satu yayasan yang ia kendalikan.

Ketika muncul tuntutan akan adanya masyarakat yang lebih adil dan ketika perilaku rezim semakin menyimpang, pendekatan represif ABRI terhadap segala masalah menimbulkan insiden heboh yang berdampak internasional. Pada tanggal 12 November 1991, iring-iringan jenazah dipemakaman Santa Cruz di ibu kota Timor Timur, Dili, berubah menjadi demonstrasi pro-kemerdekaan. Di hadapan kamera televisi internasional dan para fotografer, ABRI tampak menembaki kerumunan massa. Militer kemudian mengakui ada 19 orang terbunuh, sebuah investigasai pemerintah memperkirakan ada sekitar 50, dan sumber-sumber lain mengatakan korban sejumlah 100 orang atau lebih. Satu laporan dari  Portugal mengatakan : 271 orang tewas, 382 orang luka-luka, dan 250 orang hilang. Pembantaian ini menempatkan kekuasaan Indonesia atas Timor-Timur dalam agenda hak asasi manusia internasional. Dan dampak dari peristiwa tersebut, Pemerintah Kanada, Belanda, dan Denmark membatalkan program-program bantuan.

Soeharto memerintahkan penyelidikan terhadap pembantaian Dili yang kemudian direspon antara skeptis dan terkejut. Penyelidikan ini mengkritik ABRI atas penggunaan kekerasan secara berlebihan, dua jenderral dicopot dari kedudukan mereka, dan beberapa prajurit dihukum. Ali Alatas mengunjungi beebagai negara untuk meredakan isu ini.

Secara umum, sebagian besar pemerintahan dunia tetap mengancam Timor-Timur sebagai isu pinggiran-meskipun sangat tidak menyenangkan-sedangkan kalangan LSM, intelektual, dan aktivis HAM menganggapnya sebagai prioritas utama.

Militer menangkap pemimpin Timor-Timur, Ray Kala Xanana Gusmao, pada bulan November 1992 dan memutuskan dia dari hubungan dengan pihak lain, namun anehnya militer tidak membunuhnya. Xanana dituduh melakukan pemberontakan, diadili, dan dihukum penjara seumur hidup, yang tak lama kemudian diubah menjadi 20 tahun.

Seiring dengan ABRI yang terus memberikan bukti kepada dunia mengenai betapa rezim ini begitu mengendalkan kekerasan, semakin meningkat pula tekanan terhadap pemerintahan demokrasi Barat untuk menghukum Indonesia karena alasan HAM. Namun, selama perekonomian masih stabil dan kekuasaan Soeharto tampak masih langgeng, kebanyakan pemerintah asing bersikap hati-hati untuk mengutuk pelanggaran HAM Jakarta. Kebanyakan ekonom yang tertarik dengan Indonesia terus meyakinkan duniabahwa fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Dan represi rezim pun tampak efektif meskkipun sebenarnya bersifat gegabah dan berpikiran pendek.

Pemilu Juni 1992 lagi-lagi dimenangkanGolkar, namun tetap membunyikan peringatan bahaya dalam koridor kekuasaan Jakarta. Golkar meraih 68,1% suara, atau turun 5,1% dibandingkan pemilu 1987. PPP tampaknya meraih 1% perpindahan suara ini, naik dari 16% tahun 1987 menjadi 17% tahun 1992. PDI memperoleh kenaikan suara yang paling besar, naik dari 10,9% menjadi 14,9%.

ABRI dibentuk pada prinsipnya sebagai satu angkatan bersenjata dan kekuatan polisi untuk keamanan dalam negeri, dan bukan sebagai kekuatan pertahanan luar. Pada tahun 1993, angkatan darat memiliki 211.000 personel, ditambah 99.000 pegawai sipil, dan direncanakan akan meningkat menjadi 243.000. polisi memiliki 180.000 personel, ditambah 24.000 orang sipil , dan direncanakan akan meningkat menjadi 192.000 pada tahun 1999.

Sebaliknya , pada tahun 1993, angkatan laut hanya memiliki 42.000 personel ditambah 15.000 orang sipil, sedangkan angkatan udara memiliki 19.000 personel ditambah 10.000 pegawai sipil.

Hubungan ABRI-Soeharto merupakan kombinasi dari saling ketergantungan dan ketidakpercayaan. Saling ketidakpercayaan itu menjadi lebih kuat setelah hasil sidang MPR Maret 1993 yang kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk keenam kalinya. Soeharto selalu bisa memilih wakil presiden yang akan mendampinginya, dimana wakil presiden terakhir yang dipilihnya adalah sudharmonoyang tidak disukai ABRI. Sekarang militer betrtindak untuk memastikan hasil yang lebih dengan cara cepat mengumumkan bahwa ABRI mencalonkan jenderal Try Sutrisno.
B. Upaya mengatasi krisis dan meredam oposisi
Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997).
Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter.
Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri.
Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya.
Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisaksi, Jakarta mengelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan artileri serta berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti.
Sehari kemudian, tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibukota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15).
Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsure pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen) .
Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.
Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.
Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.
Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.
C. Puncak Orde Baru
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Cina, dan Korea Selatan.
Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.
D. Kejatuhan Presiden Soeharto
Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.
Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.
Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.
Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.
Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.
Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.
Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI.
Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945. Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
E.Beberapa Contoh Pelanggaran Pada Saat itu
1. kisah tentang tertangkapnya Xanana Gusmao pada 20 November 1992.
Cerita bermula dari bangkrutnya Bank Summa pada 1992. Ada kebijakan bahwa Bank Summa hanya bisa mengembalikan uang nasabah tak lebih dari 10 juta. Lalu ada seorang mahasiswa yang hendak mengambil uangnya memaksa agar semua tabungannya yang berjumlah 11 juta diserahkan. Tapi karena kebijakan tadi itu maka Bank Summa hanya bisa mengembalikannya sebanyak 10 juta. Mahasiswa itu ngotot meminta 11 juta.
Kebetulan waktu itu Theo ada di tempat kejadian. Naluri intelijen Theo muncul. Ia menanyai identitas mahasiswa tersebut. Ternyata mahasiswa itu anak orang biasa yang berasal dari daerah yang dikenal miskin. Uang 10 juta waktu itu jelas banyak sekali.
Karena curiga, rumah mahasiswa itu digeledah. Ternyata di sana banyak ditemukan mata uang asing dengan jumlah banyak. Dari situ terbongkar bahwa si mahasiswa itu adalah penghubung Xanana dengan dunia internasional. Setelah diinterogasi, akhirnya didapat info di mana Xanana bersembunyi. Keesokan paginya 20 November 1992 Xanana Gusmão ditangkap oleh Team Kolakops Timor Timur pada saat sedang tidur.Ia tertangkap di rumah seorang polisi lalu lintas bernama Augusto. Setelah ditangkap dia diserahkan kepada Pangkolakops Timor Timur Brigjen TNI Theo Sjafei dan di kediamannya ia diperlakukan antara sesama panglima perang, dan kemudian diserahkan ke sel Polwil Timor Timur.
2. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993
Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo.
3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.
4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.
Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.
Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.
3.Kasus Tanah Koja (1995)

     Bentrokan dipicu rencana Pemerintah Provinsi DKI menggusur sebagian lokasi makam Mbah Priuk yang dikeramatkan. Warga, terutama mereka yang mengatasnamakan ahli waris tanah tersebut, berusaha mempertahankan Mbah Priuk.

     Kuasa hukum ahli waris makam Mbah Priuk, Zulhendrihasan, mengatakan, tanah ini awalnya makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad. Saudagar Arab itu meninggal tahun 1756 karena kapalnya terkena badai di laut utara Jakarta.

     Saat Habib Hasan dimakamkan, batu nisannya adalah dayung patah dan ”periuk” nasi milik Habib Hasan. Di makam itu juga ditanam bunga tanjung. Zulhendrihasan meyakini hal inilah awal dari penyebutan nama Tanjung Priok.

     Sebelum tahun 1997, lokasi itu merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dobo yang diisi oleh 28.500 unit makam. Luas TPU dan kawasan sekitarnya mencapai 145,2 hektar dan berada di Jalan Dobo, Jakarta Utara. Para ahli waris Habib Hasan mengklaim tanah itu sebagai milik mereka berdasarkan hak Eigendom Verponding No 4341 dan No 1780.

     Sementara pihak PT Pelindo II mengklaim tanah itu berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada 21 Januari 1987. Dengan sertifikat itu, PT Pelindo II berniat memperluas terminal bongkar muat peti kemas sesuai dengan rencana induk pelabuhan.

     Mendengar hal itu, pihak ahli waris melakukan protes dan memeriksa status kepemilikan tanah ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan surat No 182/09.05/HTPT yang menyatakan bahwa status tertulis tanah di Jalan Dobo itu atas nama Gouvernement Van Nederlandch Indie dan telah diterbitkan sertifikat hak pengelolaan No 1/Koja Utara atas nama Perum Pelabuhan II.

     Pada periode 1995-1997, sebanyak 28.500 kerangka dipindahkan ke TPU Budidarma, Semper, Jakarta Utara. Pada 21 Agustus 1997, kerangka Habib Hasan juga dipindah ke TPU Budidarma.



BAB 3
PENUTUP

A.Kesimpulan
    Dapat disimpulkan bahwa pada masa orde baru dalam pemerintahan presiden Soeharto terjadi perombakan besar berpengaruh  besar pada majunya Negara Indonesia, namun seiring dengan banyaknya korupsi merajalela pada zaman itu ada pula pengaruh negatifnya.







DAFTAR PUSTAKA

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/politik-pada-masa-orde-baru/
    http://sananiria.blogspot.com/2011/02/sejarah-perkembangan-perekonomian.html
    http://indonesiaindonesia.com/f/53571-indonesia-1990-1995-a/
    http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25286/4/Chapter%20II.pdf
    http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto